Stop Bentuk Intimidasi Dan Kriminalisasi Para Kepala Desa

INDONESIASATU.CO.ID:

Jakarta - Dana Desa adalah dana yang bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan. pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokaslan Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemiou pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbar dari APBN, dengan Iuasnya Iingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa. maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan priontas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Kejadian yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku dalam realitas di lapangan bahwa Dana Desa yang dibagikan kepada para Kepala Desa telah terjadi upaya kriminalisasi dan intimidasi kepada Kepala Desa, karena sudah 7 Kepa|a Desa yang telah divonis bersalah pada pengadilan den 2 Kepala Desa masih dalam persidangan.

Oleh sebab itu, Kami yang tergabung dari Pengurus HMI Koordinator Komisariat Universitas Bung Karno Cabang Jakarta Pusat-Utara, menuntut beberapa point sebagai berikut:
1. Meminta kepada kejaksaan Agung RI untuk segera membatalkan Surat Dakwaan Cabang kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser dengan No.Reg.Pek.: PDS-OO3/GSR/02/2018, berikut identitas terdakwa adalah:

Nama Lengkap : ALI DAUD RUMAKUR
Tempat Iahir :Tinarin
Umur/tanggal Iahir :60 Tahun/ 02 Desember 1957
Jenis kelamin :Laki-laki
Kewarganegaraan :lndonesia
Tempat tinggal  : Negeri Adminstrasi Tinaru Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama :Islam
Pekerjaan :Kepala Pemerintahan Negeri Administrasu Tinaru
Pendidikan :SMP

Untuk segera dibebaskan dari segala tuntutan Hukumnya dan dibebaskan deml hukum. Adapun fakta-fakta dalam proses persidangan dan prosedur penanganan perkara sebagai berikut:

a. Dalam menentukan kerugian Negara, Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser tidak melibatkan Baden Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam audit kerugian Negara.

b. Dalam menghitung kerugian Negara. tidak berpatokan terhadap Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Desa.

c. Kesaksian Kepala Dinas Pemberdayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT ) dalam memberikan kesaksian dalam fakta persidangan mengatakan bahwa, proses pengajuan program kerja desa Administratif Tinaru dan pencairan dana desa sudah sesuai pada anggaran dan sudah memenuhi syarat dan prosedur yang Benar.

d. Kesaksian Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT ) dalam Memberikan kesaksian dalam fakta persidangan mengatakan Bahwa, Proses Pencairan Tahap 1 dan tahap 2 sudah sesuai prosedur melalui mekanisme Iaporan realisasi tahap 1 dan 2.

e. Saksi ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser, dalam mengitung kerugian Negara dalam Program Pekerjaan lnfrastrukturDesa, tidak memiliki lisensi keahlian ( sertifikat keahlian ) dalam melakukan perhitungan sebagai ahli
f. Saksi ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser, dalam memberikan kesaksian dalam fakta persidangan mengatakan bahwa, saya hanya menghitung harga bahan sesuai standar nasional Indonesia ( SNI ) saja dan tidak menghitung harga Upah dalam pekerjaan infrastruktur.

g. Alasan kerugian Negara yang dftuduhkan oteh Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser dalam temuan Jaksa adalah, harga yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya Iebih tinggi dari pada harga pembelanjaan di lapangan.
2. Untuk segera dibebaskan dari segala tuntutan Hukumnya dan dibebaskan deml hukum. Adapun fakta-fakta dalam proses persidangan dan prosedur penanganan perkara sebagai berikut:

a. Dalam menentukan kerugian Negara, Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser tidak melibatkan Baden Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam audit kerugian Negara.

b. Dalam menghitung kerugian Negara. tidak berpatokan terhadap Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Desa.

c. Kesaksian Kepala Dinas Pemberdayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT ) dalam memberikan kesaksian dalam fakta persidangan mengatakan bahwa, proses pengajuan program kerja desa Administratif Tinaru dan pencairan dana desa sudah sesuai pada anggaran dan sudah memenuhi syarat dan prosedur yang Benar.

d. Kesaksian Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT ) dalam Memberikan kesaksian dalam fakta persidangan mengatakan Bahwa, Proses Pencairan Tahap 1 dan tahap 2 sudah sesuai prosedur melalui mekanisme Iaporan realisasi tahap 1 dan 2.

e. Saksi ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser, dalam mengitung kerugian Negara dalam Program Pekerjaan lnfrastrukturDesa, tidak memiliki lisensi keahlian ( sertifikat keahlian ) dalam melakukan perhitungan sebagai ahli
f. Saksi ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser, dalam memberikan kesaksian dalam fakta persidangan mengatakan bahwa, saya hanya menghitung harga bahan sesuai standar nasional Indonesia ( SNI ) saja dan tidak menghitung harga Upah dalam pekerjaan infrastruktur.

g. Alasan kerugian Negara yang dftuduhkan oteh Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Geser dalam temuan Jaksa adalah, harga yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya Iebih tinggi dari pada harga pembelanjaan di lapangan.

3. Meminta kepada Kejaksaan Agung RI agar memeriksa kepala cabang kejaksaan  Negeri MaIuku Tengah Di Geser dan Kroni-Kroni nya daIam kasus hukum ini apabila daIam hasil persidangan tuduhan Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada ke dua kepaIa desa tersebut, tidak Terbukti Merugikan Negara dan segera Mengadiii sesuai hukum yang berIaku.

4. Mempertanyakan kepada KEMENDES RI, apakah memang ada peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat yang memperbolehkan Pemenntah Daerah melakukan pemotongan pada Dana Desa, oIeh karena Pemenntah Daerah Seram Bagiam Timur (SBT) di daIam RAB Dana Desa yang dikeluarkan Negeri Kotasiri dan Negeri Administratif Tinaru ada pemotongan daIam bentuk item “Profil Desa", yang di Iapangan hanya berbentuk buku pedoman saja. Meminta dan mendesak kepada Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI agar segera memeriksa dan mengaudit Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur, yakni Bupati Abdul Mukti KeIiobas serta kroni-kominya dimana diduga merugikan Negara sebanyak 7.175.025.000 atas Program Dana Desa ini di Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT).

Demikian beberapa tuntutan kami, maka kami pengurus HMI Koordinator Komisanat Universitas Bung Karno Cabang Jakarta Pusat-Utara menghimbau kepada kader HMI, Mahasiswa serta ,masyarakat Indonesia agar mendukung proses perjuangan ini atas pendzaliman kepada masyarakat , STOP SEGALA BENTUK DISKRIMINASI DAN KRIMINALISASI PARA KEPALA DESA !!!

 

Koordinator Lapangan (KORLAP)

Hasbi Salasa

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita