Sidak Terkait Pungli Di SMP Negeri 1 Kertosono, Berakhir Ricuh

 

Wartajatim.com, NGANJUK- Di sekolah,sering dimintai berbagai macam biaya. Dari formulir pendaftaran ulang, biaya buku dan LKS, pengembangan ruang kelas (uang gedung) sampai uang les. Tapi ternyata biaya-biaya itu bisa termasuk jenis pungutan liar.

Menurut peraturan Mendikbud No. 44 tahun 2012,biaya seperti biaya buku dan LKS juga pengembangan ruang kelas (uang gedung) itu termasuk pungli, harusnya siswa tak perlu keluar uang lagi buat mendapatkan hal itu. Apalagi pemerintah lagi mengadakan 9 tahun wajib belajar.

Tapi lain halnya, apa yang dilakukan oleh SMPN 1 Kertosono, bukannya meringankan beban orang tua wali murid, malah mengasih beban. Siswa disuruh membayar iuran sebesar Rp 750.000,- itupun membayarnya dikasih waktu.

Hal ini membuat Sujito Komnasdik (Komisi Nasional Pendidikan) kabupaten Nganjuk bersama LSM dan Media, mendatangi sekolah SMPN 1 Kertosono, rabu (06/12) terkait iuran serta menyudutkan LSM dan Media atas dasar penyampaian Dewan Pendidikan yang mengibarkan genderang perang. "Saya ingin berbicara empat mata dengan kepala Sekolah, tapi beliau tidak ada ditempat." Kata Sujito

Sujito ditemui oleh Humas SMPN 1 Kertosono. Humas beralasan kalau Kepala Sekolah sedang ada acara diluar dan tidak dapat diganggu."Saya merasa dipingpong kalau gini mas, tidak ada kejelasan." Imbuhnya Sujito

Sementara itu terkait omongan Dewan Pendidikan Sumarji yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Kusuma Negara Kertosono, bahwa peran LSM dan Media disekolah tidak ada gunanya, hanya membuata masalah saja. Hal itu membuat Zainal Ketua LSM angkat bicara," Dia apa gak tahu kalau tugas LSM dan Media sebagai kontrol sosial. Ini bisa memicu masalah baru." terangnya(kusnoaji/yan)