Selidiki Kasus Pembakaran Bendera NU, Kapolres Nganjuk Periksa 10 Saksi

INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Kapolres Nganjuk mengadakan mediasi antara Ketua PCNU Nganjuk, Ketua PSHT cabang Nganjuk dan Ketua Pagar Nusa Cabang Nganjuk. Mediasi ini dilakukan pasca adanya insiden pencabutan dan pembakaran bendera NU oleh oknum anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Nganjuk, Senin (25/6/2018)

Kegiatan mediasi bertempat di lobby Polres Nganjuk dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Nganjuk, Dandim 0810, DRPD Nganjuk, Ketua PSHT dan Ketua Pagar Nusa Kabupaten Nganjuk. Ikut hadir sekalian Sekertaris PCNU Nganjuk, Lembaga Bantuan Hukum NU dan ketua Banser Nganjuk.

“Maksud dan tujuan diadakannya mediasi ini untuk bersama mencari solusi terkait kejadian yang menyebabkan gesekan antara 3 pihak tersebut. Dan menciptakan situasi yang aman serta kondusif di kabupaten Nganjuk,” jelas Kapolres Nganjuk, AKBP AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta.

Ia juga mengharapkan semua bersikap gantlemen dan legowo, mengakui kesalahan, untuk perbaikan kedepan. Selain itu, ia juga mengatakan menerima masukan dari berbagai pihak untuk di jadikan bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kedepannya.

Dewa juga berkomitmen untuk penegakkan hukum secara transparan. Selain itu, ia menjelaskan hasil pertemuan antara beberapa pihak tersebut juga menyepakati dari pihak PSHT meminta maaf secara terbuka di media sosial.

“Kami sudah memeriksa 10 saksi tentang  kejadian kemarin dan akan kami proses sesuai hukum yang berlaku tanpa adanya pilih kasih atau berlaku tidak adil,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Lembaga bantuan NU, Ali Wasi’in meminta pihak Kepolisian Resort Nganjuk menuntut tuntas perkara pembakaran bendera NU dan gambar KH Hasyim Asy’ari.

Menurutnya, konteks permasalahannya bukan lagi antara Pagar Nusa (PN) dan PSHT melainkan sudah berhubungan dengan Nahdlatul Ulama karena  ada pembakaran atribut NU.

“Kata kunci sama semua perguruan berharap semua aman dan tertib. Tapi Obyektifitas dan netralitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya perlu terus dijaga,” jelasnya

Ali beralasan ada ketidakadilan oleh penegak hukum dalam penanganan kasus ini. Oleh karenanya, ia meminta Polisi tidak melihat PSHT-nya tapi lihatlah kerusakan yang ditimbulkannya.

“Kami merasakan ketidak adilan oleh penegak hukum (Polri) dalam penanganan beberapa kasus. Jangan di liat backgroundnya siapa. Untuk Ketua PSHT Mari bersama-sama kita menghindari hal-hal yang sensitif, salah satunya bendera NU. Kami ingin masyarakat menyaksikan penegakan hukum secara transparan dan terbuka,” pungkas Ali.(tim)

Index Berita