Ricuh, Ratusan Pendemo Kecam Bupati Nganjuk

nganjuksatu, 02 Dec 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Ratusan warga desa yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Ngepung (FPMN) gelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengecam sikap Bupati Nganjuk Novi Rahmat Hidayat yang tidak menghargai warganya ingin menyampaikan beberapa tuntutan,termasuk salah satunya Keterbukaan dan Transparansi anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngepung Tahun anggaran berjalan masa kepemimpinan Kepala Desa Hendra.Senin(2/12/2019) pagi pukul 10.00 WIB

Suyadi selaku koordinator Unjuk rasa mengecam Bupati Novi dan Wakilnya Marhaen Djumadi dalam memimpin Pemkab Nganjuk yang dianggap gagal dalam pelayanan informasi publik.

Pantauan wartajatim.co.id di lokasi unjuk rasa, sempat terjadi kejar kejaran antara pengunjuk rasa dengan staf Bupati yang membuat panas suasana, hal ini bermula para pendemo dilarang memasuki area pendopo Pemkab dan pintu gerbang ditutup,dengan alasan bupati tidak berkenan menemui pendemo.

lebih lanjut ,Suyadi dengan nada marah mengecam apa yang dilakukan oleh staf bupati adalah perbuatan yang tidak pantas sebagai pelayan masyarakat,semua kegiatan yang dikelola oleh Pemkab Nganjuk adalah uang rakyat.

Suyadi menambahkan, di dalam lingkaran Bupati itu banyak oknum-oknum yang bermain.

"Saya enggak mau ditemui cecungok cecungok yang menjadi pahlawan kesiangan,"ungkapnya pedas.

Dalam unjuk rasa tersebut suyadi selaku koordinator FPMN Desa Ngepung mengungkapkan,"Sangat penting dalam penyampaian transparansi penggunaan anggaran ,pengelolaan dana desa dan juga kami ingin bertemu bupati,"jelasnya.


Ditambahkan, selama ini Bupati selalu menghindar, dan mungkin bisa jadi dapat upeti terkait hal tersebut,"jlentrehnya.

Terpisah, saat ditemui oleh awak media di lokasi unjuk rasa,Ketua LSM DCW Nganjuk,Djulianto menyampaikan apa yang dilakukan oleh rekan rekan dari desa ngepung adalah satu pembelajaran penyampaian pendapat dan juga perlu mendapat jawaban atas apa yang diinginkan ,hal ini tidak bertentangan dengan undang undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,badan publik wajib memberi salinan maupun dokumen sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang,"jelasnya

Ditambahkan oleh Djulianto ,Pemkab Nganjuk kan punya PPID ,disana dokumen apa saja bisa ditanyakan,"pungkasnya. (kla) 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu