PTSL di Tulungagung Tarik Jutaan Rupiah, Warga Tunjukan Bukti Kwitansi

nganjuksatu, 05 Jun 2019,
Share w.App T.Me

TULUNGAGUNG - Kasus Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung terus menggelinding. Sejumlah warga dimintai keterangan terkait dugaan terjadinya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pihak pengurus PTSL.

Pasalnya, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan januari 2018 silam, bebererapa warga Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, membuat sertifikat secara bersama.

Sementara informasi dari seorang warga yang enggan disebut namanya, total peserta pengurusan sertifikat ada 800 orang.

Mereka diminta iuran dengan besaran beragam, mulai dari beberapa juga hingga puluhan juta.

Saat program PTSL digulirkan pemerintah pusat, warga masih diminta membayar Rp 300.000 per sertifikat.

"Informasi yang saya dengar, dari 800 pengajuan sertifikat hanya 200 sertifikat yang jadi," ungkapnya

Menurut Kasatreskrim Polres Tulungagung, AKP Hendro Tri Wahyono mengatakan ia mengaku pihaknya tengah mendalami kasus tersebut.

"Aduannya sudah ada sekitar tujuh bulan lalu, tapi saya lihat kok mandek. Akhirnya saya bongkar personel (yang menangani)," terang Hendro, Jumat (31/5/2019) lalu

Lebih lanjut, ungkap dia, Saat ini sudah ada puluhan orang sudah dimintai keterangan. Namun masih banyak yang akan diagendakan untuk diperiksa. Pemeriksaan ini untuk mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) dari warga.

"Jadi belum ada tersangka. Dari hasil Pulbaket itu akan dilakukan gelar perkara, untuk memutuskan lanjut atau berhenti," ujar Hendro.

Hendro juga mengakui, ada indikasi kuat terjadi tindak pidana pungli untuk itu dalam kasus ini juga melibatkan banyak orang, yang terindikasi menjadi korban.

Hendro menegaskan tidak main-main dalam menangani kasus ini. "Jadi tidak mungkin saya akan toleh kanan toleh kini dalam menangani kasus ini. Karena ada banyak orang terkait di dalamnya," tegas Hendro.

Sementara itu, Mansyur (70) yang juga datang di satreskrim Polres Tulungagung untuk diminta keterangan mengungkapkan dirinya ikut program PTSL. Hingga kini, sertifikat yang diharap belum juga diterima, padahal dirinya telah membayar uang senilai Rp 2.100.000.

"Ini ada bukti berupa kwitansinya, saya sudah membayar dan memenuhi persyaratan namun ternyata sertifikat belum jadi," kata Mansyur.

Mansur menjelaskan, uang senilai Rp 2.100.000 tersebut merupakan uang yang diminta oleh perangkat desa untuk mensertifikatkan satu bidang tanah milik orang tuanya.

Awalnya hal tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2018 yang lalu, dirinya diminta untuk menyerahkan uang sebanyak itu kepada perangkat desa, dengan dalih untuk biaya administrasi pembuatan sertifikat, namun faktanya sampai saat ini sertfikat yang dijanjikan belum selesai. 

“Waktu itu saya serahkan ke pak bayan, waktu saya tagih katanya saya tidak masuk tahap satu dan akan jadi sertifikatnya pada tahap dua nanti, tapi yo ndak tau kapan itu tahap dua” ungkapnya.

Hal di ungkap senada dengan Sumi ia menjelaskan sudah membayar dua kali dari totol dua bidang sekitar Rp. 6.600.000

Namun, apabila dirunut untuk  membayar sekitar tahun 2017 jauh sebelum adanya program PTSL. Dalam kwitansi yang diterima, Sumi membayar uang Rp 6.000.000 pada bulan Februari 2018. Dirinya membayar pertama sejumlah Rp 3.500.000 dan kemudiaRp Rp 2.500.000.
 
"Saat ada program sertifikat gratis harus membayar lagi Rp 600.000," tuturnya.

Total tanah yang diuruskan seluas 78 ru dan berdiri bangunan, untuk tanah yang luasnya lebih dari itu menurut Sumi juga diminta uang lebih besar lagi.

Sama seperti Mansur, sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pemerintah desa setempat mengenai status sertifkat tanah warganya, padahal mereka sudah membayar sesui dengan luas tanah masing-masing. 

“Saya yo ndak berani nanya ke petugas, pokok saya tanya tetangga saya belum jadi yo uwes” Pungkasnya. (gpn/kla)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu