Program PTSL di Nganjuk Terkemas Kesepakatan Jahat, Ini yang Disampaikan LSM Mapak

nganjuksatu, 12 May 2019,
Share w.App T.Me

NGANJUK - Program Nasional Agraria (Prona) / PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) dari Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ( ATR / BPN ) adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi Adjudikasi pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan Sertifikat / tanda bukti atas tanah.

Masyarakat dihimbau berhati - hati dengan Oknum Kades dan Panitya PTSL atau Prona yang memungut biaya terlalu tinggi. Sertifikasi melalui PTSL itu gratis. Namun sesuai dengan SKB 3 Menteri, yaitu Mendagri, Menteri Kementerian Desa dan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk wilayah Jawa dan Bali, warga dikenakan biaya sebesar Rp 150.000,00 per bidang tanah di tingkat desa.Biaya itu untuk transportasi aparat Desa, biaya warkah, dan biaya materai.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Desa Panita PTSL atau Prona yang diduga dikendalikan oleh Kepala Desa didalam menentukan besarnya pungutan.
Mereka tahu kalau yang dilakukan itu menyalahi aturan, tetapi karena ada peluang dan kesempatan akhirnya mereka tidak takut dengan hukum. 

Mereka memeras rakyatnya dengan menarik biaya PTSL atau Prona bervariasi antara Rp 700.000 sampai Rp 1.000.000,00. Mereka mengakali, mengadali aturan demi keuntungan pribadinya. Padahal pada tahun 2013, sekitar 6 tahun yang lalu kejadiannya di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Program Prona oleh Carik peserta Prona Cuma ditarik Rp 500.000,00 per bidang, saya laporkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk langsung " DI RANGKET " di jebloskan ke Penjara.

Akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Nganjuk di bebaskan. Waktu itu belum ada Pengadilan Tipikor. Akhirnya Pengadilan Negeri Nganjuk kami Demo besar-besaran bahkan waktu itu Kepala Pengadilan tak tantang " Sumpah Pocong " keringatnya keluar sak biji jagung. Setelah itu Kejaksaan Negeri Nganjuk juga kami Demo untuk Kasasi ke MA. 

Akhirnya Keputusan dari MA turun, menjatuhkan Carik Desa Sawahan bersalah dihukum 8 bulan penjara. Itu bukti bahwa Pungutan PTSL/Prona yang melebihi aturan dari Pemerintah diputus bersalah, apalagi yang memutus perkara MA , tidak ada istilah " KESEPAKATAN " ! Itu namanya Kesepakatan jahat untuk memeras rakyat.

Akan tetapi kenyataannya di lapangan Kades dan Panitya PTSL/Prona tidak takut kena sanksi hukum, buktinya mereka menarik biaya melebihi Rp 500.000,00 bervariasi Rp 700.000 - Rp 1.000.000, 00 lebih. Proyek rakyat PTSL / Prona membutuhkan pengawasan melekat dari Pemerintah Pusat,  seharusnya membuka Pos Pengaduan atas adanya Penyimpangan bagi masyarakat,"tegas pria yang disapa Pri Rangket. (kla)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu