Monitoring UNBK Tidak Sesuai Dengan Pos 2019

INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Sunngguh sangat disayangkan Pelaksanaan monitoring Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2019 menjadi sorotan beberapa tokoh masyarakat di Nganjuk. Selasa (23/4)

Pelaksanaan monitoring ke sekolah-sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai oleh para tokoh pemerhati masyarakat mengesampingkan aturan Pos 2019. Saat tinjaun langsung ke Sekolah, secara bebas Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat beserta rombongan bebas masuk kedalam ruangan pelaksanaan UNBK. Padahal dalam aturan Pos 2019, jelas pengawas ruang memiliki kewajiban untuk melarang orang lain memasuki ruangan Ujian Seleksi Bersama Nasional (USBN).

Salah satu tokoh Pemerhati masyarakat Kabupaten Nganjuk Mochammad Zainal Arifin mengajukan sejumlah pertanyaan terkait monitoring evaluasi pelaksanaan UNBK SD dan SMPTahun 2018 – 2019 di kabupaten Nganjuk, diantaranya, pertama apakah pejabat terkait sudah mengetahui aturan (POS UNBK)?. Kedua, apakah Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk sudah memahami aturan dan tata tertib pelaksanaan UNBK?. 

“Fakta dilapangan kok menunjukkan lain, andaikan pejabat dan Dewan Pendidikan itu sudah mengetahui dan memahaminya,” kata Zainal Arifin dalam komentar yang diposting dalam akun pribadinya, Senin 22 Maret 2019 malam hari.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Kabupaten Nganjuk, Sujito turut menyayangkan jika pejabat pemerintahan di kabupate Nganjuk tidak memahami aturan atau tatat tertib dalam pelaksanaan UNBK di Sekolah.

“Ada tata tertib yang jelas bahwa pengawas ruang wajib melarang orang lain memasuki ruangan ujian,” kata Sujito dengan nada kesal

Masih bersama Sujito, ada tata aturan yang harus dipahami agar semua pihak tidak mengganggu konsentrasi peserta didik dalam menjalankan kewajibannya mengikuti UNBK yang dilakukan serentak nasional. (tim)

  • Whatsapp

Index Berita