Calon Bupati Bagi Sembako, Tokoh Nganjuk : Itu Merusak Demokrasi

INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Tokoh masyarakat Nganjuk mengkritik Tim Sukses calon Bupati Nganjuk yang kerap membagi-bagikan bantuan sembako kepada masyarakat kecil dengan modus bantuan kemanusiaan atau sosial saat menjelang Pilkada 2018. 

Salah satu tokoh Nganjuk, Heri Widianto mengkemukakan maraknya aksi bagi-bagi sembako menjelang Pilkada 2018 di Kabupaten Nganjuk dikhawatirkan merusak demokrasi Indonesia. Masyarakat diajarkan politik praktis dan kotor karena semua berdasarkan uang.

"Politik bagi uang dan sembako merupakan salah satu ciri-ciri calon pemimpin yang tidak percaya diri dengan kemampuan intelektualnya. Kemungkinan pemerintahannya nanti juga kapitalis yang jadi andalannya. Saya himbau masyarakat Nganjuk jangan pilih pemimpin kayak gini," jelasnya, Senin (18/6/2018).

Widianto menambahkan ciri pemimpin yang berjuang untuk Allah dan masyarakat yaitu yang tidak ada niat memperkaya diri karena jabatan. Tradisi bagi uang dan sebungkus sembako merupakan perbuatan tidak terhormat sebagai calon pemimpin.

"Pemimpin jangan ajari rakyat untuk jual harga diri dengan uang dan sebungkus sembako untuk kemenangan," ujarnya.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini memberikan gambaran kriteria calon pemimpin Nganjuk yang baik. Ciri pemimpin tersebut pertama harus pintar, bijaksana dan bisa dipercaya. Namun yang terpenting bisa merakyat dan melawan korupsi. Hal ini karena korupsi di Nganjuk sudah jadi tradisi dan kronis.

Ia menegaskan kini saatnya masyarakat Nganjuk menentukan bagaimana kedepan daerah ini akan dibawa oleh pemimpin yang baru. Point pentingnya kalau ada calon Bupati atau wakil Bupati yang menyuap lewat uang  jangan dipilih orangnya. Ini cara bijak untuk menyaring pemimpin yang jujur dan bermartabat.

"Sosok pemimpin adalah sosok yang akan menjadi panutan bagi rakyatnya. Jadi pemimpin itu perlu mempersiapkan diri dan ide bangun Nganjuk bukan bagi-bagi sembako, sepotong sarung dan rupiah. Saya melihat kemarin ada cabup dan cawabup Nganjuk yang bagi-bagi sembako. Terutama saat Ramadlan 1439 yang marak pembagian sarung dan uang," beber Widianto.

Ia juga meminta Tim Sukses kandidat bakal calon Bupati dan Parpol semestinya tidak lagi melakukan hal demikian. Hal ini demi masa depan Nganjuk. Padahal sudah jelas sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, serta kKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

"Kalau pola pikir kita tidak dirubah dari sekarang, maka saya menyakini masa depan Nganjuk tidak akan berubah. Banyak korupsi, nepotisme dan kolusi seperti saat ini," pungkasnya. 

Didalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187 A ayat (1) disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp 1 Milyard.(Tim)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita